“PEREKONOMIAN
INDONESIA”
TUGAS PERTAMA
1.
Seberapa besar peranan kurs valuta asing berpengaruh pada perekonomian
Indonesia?
Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan
yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua
negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi
belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus
menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama
lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan
pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah
alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau
disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.
Kurs valuta asing sering
diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang
harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing
(dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah
dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan
banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar
dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing,
dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-
grafik pergerakkan valuta asing lima
tahun terakhir
Penentuan
Kurs Valuta Asing
Pada
dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau
nilai tukar valuta asing:
1. Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai
standard atau patokannya.
2. Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan
penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam
hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang
kurs mengambang (floating rates)
3. Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian
internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan
tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.
Akibat
kurs yang tidak sesuai
Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan
dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli
yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan
macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca
pembayaran terancam.
Hal yang sebaliknya
terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila
kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya,
maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.
Dari pembahasan di
atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap
perekonomian di indonesia sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat
pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk
pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu
valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita
peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa
kredit).
2. Bagaimana Kebijaksanaan Perekonomian
Indonesia selama Kerjakan dalam bentuk tabel :
·
Periode 1966-1969
·
Periode Pelita 1
·
Periode Pelita II
·
Periode Pelita III
·
Periode Pelita IV
·
Periode Pelita V
|
TUJUAN
|
SASARAN
|
TITIK
BERAT
|
KEBIJAKSANAAN
&
KEBIJAKAN
|
FAKTOR YG MENGHAMBAT
|
|
|
1966 – 1969
|
Untuk pembersihan proses-proses kebijakan orde
lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.
|
Rencana
pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969 ini disusun
berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
dengan azas ekonomi terpimpin.
|
1. 1.Penurunan
tingkat inflasi
2 2.Proses produksi yg tidak efektif &
efisien
6 3.Penggunaan pendapatan yang lebih efektif
dan efisien untuk menunjang proses pembangunan
|
1.Dengan
Keputusan MenKeu No.1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 : BI Dilarang menerbitkan
laporan Keuangan /statistik keuangan, termasuk analisis perkembangan
perekonomian Indonesia
2.Pada
tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi
Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan
negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
|
1.Rencana
ini tidak mengikuti kaidah-kaidah
ekonomi yg lazim defisit anggaran yg terus meningkat yg mengakibatkan
hyperinflasi
2.Kondisi
ekonomi & politik saat itu : dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah
terkucilkan karena sikapnya yg konfrontatif
3.Sementara
di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongkrongan dari golongan kekuatan
politik “konta-revolusi”
|
|
Periode
Pelita I
1April
‘69-
31
Maret’74
|
Untuk
emningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap berikutnya
|
Pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani
|
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian
|
Kebijaksanaan
pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga
ekspor dan impor. Peraturan Pemerintah tahun1971 membahas tentang devaluasi
rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran,
yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor.
|
|
|
Periode Pelita II
1April’74-
31 Maret’79
|
Dengan adanya pelita II berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal
irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan
dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
|
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah
pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan
memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada
pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong
pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).
|
Menitik
beratkan pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yg mengelola
bahan mentah menjadi bahan baku (karet,minyak,kayu,timah)
|
Adapun
kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan
melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar
dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang
menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan
naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada
periode pelita II tersebut.
|
|
|
PERIODE
|
TUJUAN
|
SASARAN
|
TITIK
BERAT
|
KEBIJAKSANAAN
&
KEBIJAKAN
|
FAKTOR YG MENGHAMBAT
|
|
Periode Pelita III
1April’79-
31 Maret’84
|
) Pelita III
lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
|
Sasaran
yg hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana
& prasarana, mensejahterakan rakyat, memperluas lapker
|
Pada sektor pertanian menuju swasembada pangan,
serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan
Jalur Pemerataan.
|
|
|
|
Periode
Pelita IV
1April’84-
31
Maret’89
|
Untuk
meningkatkan sektor pertanian dengan usaha menuju swasembada pangan
|
Hasil
yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984
Indonesia berhasil Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan
ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia)
pada tahun 1985.
|
Menitikberatkan
pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri ringan.
|
1.Kebijakan
Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan
biaya tinggi dengan : Pemberantasan pungli, mempermudah prosedur kepabeanan,
mempermudah dan menghapus biaya siluman
|
|
|
Periode Pelita V
|
Untuk
meningkatkan sektor pertanian dan industri di Indonesia
|
Sasaran
yg hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana
& prasarana, mensejahterakan rakyat, memperluas lapker
|
Menitikberatkan
sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya
industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap
tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat
mengahsilkan mesin mesin industri.
|
1.Kebijakan
Moneter : Sekumpulan
tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.
2.
Mengatur tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melaui SBI,
merubah tingkat bunga diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang
harus dipenuhi oleh setiap bank umum
|
|
1. Bagaimana Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama
era Reformasi dan Berikan Ilustrasinya dalam bentuk gambar :
Kebijaksanaan Pemerintah Mengatasi Krisis
Krisis
ekonomi dengan berbagai dampak negatif sebagaimana telah diuraikan di atas,
secara serius telah diupayakan untuk diatasi dengan melaksanakan kebijaksanaan
ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro. Dalam jangka pendek
kebijaksanaan ekonomi tersebut memiliki dua sasaran strategis, yaitu pertama,
mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut terhadap kelompok penduduk
berpendapatan rendah dan rentan; dan kedua, pemulihan pembangunan
ekonomi ke jalur petumbuhan yang tinggi. Kedua tugas tersebut sangat penting
antara lain karena:
1. Meluasnya pengangguran akibat krisis yang
terjadi di satu pihak dapat memicu timbulnya kerusuhan sosial, sementara di
lain pihak apabila berlangsung lama dapat menurunkan daya saing angkatan kerja,
karena mereka tidak mampu lagi menguasai perkembangan ketrampilan baru yang
sangat diperlukan.
2. Kapasitas
produksi baik pada industri pengolahan maupun sarana dan prasarana pengangkutan,
komunikasi, serta energi yang menganggur tanpa pemeliharaan yang baik akan
menjadi rusak.
3. Meningkatnya
harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya secara berlanjut, pada
gilirannya akan menambah jumlah penduduk miskin karena daya beli mereka akan
terus merosot.
4. Kemunduran
dalam pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan terutama bagi putraputri
penduduk berpendapatan rendah, akan mengganggu upaya pemberdayaan kelompok
penduduk tersebut di masa datang.
1.
Kebijaksanaan Ekonomi Makro
Kebijaksanaan ekonomi makro yang
telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat
nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijaksanaan moneter
yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi deficit anggaran
sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri.
Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain
dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah
terhadap valuta asing, dengan menahan naiknya permintaan aggregat, juga untuk
mendorong masyarakat meningkatkan tabungan di sektor perbankan.
Meskipun demikian pemerintah
menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga tinggi dapat menjadi salah satu faktor
terpenting yang akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi atau bersifat
kontraktif terhadap perkembangan PDB. Oleh karena itu tingkat bunga yang tinggi
tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi secara bertahap akan diturunkan pada
tingkat yang wajar seiring dengan menurunnya laju inflasi.
2.
Kebijaksanaan Ekonomi Mikro
Kebijaksanaan ekonomi mikro yang
ditempuh pemerintah, ditujukan, antara lain:
a. untuk
mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk
berpendapatan rendah dikembangkannya jaring pengaman sosial yang meliputi
program penyediaan kebutuhan pokok
dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan
kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran dalam upaya
mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
b. sistem
perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga
perbankan;
c. merestrukturisasi
hutang luar negeri;
d. mereformasi
struktural di sektor riil; dan
e. mendorong
ekspor.
v Dampak
reformasi bagi rakyat Indonesia:
a) Pemerintahan orde baru jatuh dan
muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan
suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan
Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi
dan agama.
b) Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak
sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan
jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada
jabatan publik yang diembannya.
c) Banyak kasus muncul ke permukaan
yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing
wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
d) Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi
demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru),
ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu
milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan
kritik terhadap pemerintah).
e) Peranan militer di dalam bidang
politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR
dihapus).
v Latar belakang munculnya reformasi:
A. Bidang Politik
Munculnya reformasi di bidang
politik disebabkan oleh adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum,
pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya
peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta munculnya demo
mahasiswa yang menginginkan pembaharuan di segala bidang.
B. Bidang ekonomi
Munculnya reformasi di bidang
ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli dibidang perdagangan, jasa, dan
usaha. Pada masa orde baru, orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan mudah
mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi
keberhasilan usahanya.
Selain itu juga disebabkan krisis
moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan
bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana
dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan
dimana-mana dan krisis perbankan. Hal-hal tersebut membuat perlu dilakukannya
tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.
C. Bidang sosial
Krisis ekonomi dan politik pada masa pemerintahan orde
baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Muncul peristiwa pembunuhan
dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, beredar
luasnya narkoba, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut
membuat diperlukannya tindakan yang cepat dan tepat.
Daftar Pustaka :
·
http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/
·
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
·
DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS
GUNADARMA, JAKARTA slide pdf
·
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf
·
Drs. T. Gilarso(1991).PengantarIlmuEkonomiBagianMakro.Yogyakarta:
Kanisius.
